DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TMP B BANDAR LAMPUNG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Artikel

ATURAN BARU ATAS BARANG KIRIMAN (PMK 182 - 2016)

24 Februari 2017

Beberapa bulan yang lalu telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK. 04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman yang terdapat dalam pasal 23 sampai dengan pasal 31.

Banyak perubahan yang mendasar dari aturan sebelumnya, kali ini Saya coba telaah dan sederhanakan melalui uraian tulisan berikut ini semoga bisa bermanfaat :


PERBEDAAN MENDASAR

Perbedaan mendasar dari ketentuan yang mengatur sebelumnya adalah mengenai kewajiban atas pembayaran bea masuk dan/ atau pajak dalam rangka impor serta nilai pembebasan yang diberikan. Peraturan ini menurut saya lebih menguntungkan bagi Anda, namun lebih jelas beban dan tanggung jawab yang ditanggung oleh si pemilik barang.

KEWAJIBAN MEMBAYAR

Untuk aturan baru ini, pihak pihak penyelenggara Pos yang ditunjuk/PJT yang bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran bea masuk dan/ atau pajak dalam rangka impor atas barang yang masih dalam batas yang ditentukan.

Penyelenggara Pos yang ditunjuk ini, nantinya dapat diberikan pelayanan khusus dibidang kepabeanan berupa  penundaan pembayaran bea masuk, cukai dan/ atau pajak dalam rangka impor yang terutang dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak penetapan pejabat bea dan cukai.

PEMBEBASAN BEA MASUK LEBIH TINGGI MENJADI FOB $100 DAN PEMBEBASAN CUKAI

Ada yang menarik dari peraturan ini adalah mengenai jumlah pembebasan barang kiriman yang diberikan oleh Bea Cukai untuk Anda, yang semula diberikan pembebasan sebesar FOB $50 setiap penerima barang per kiriman sekarang menjadi FOB $100 setiap penerima barang per kiriman.

Namun disini ada perbedaan dari perhitungan sebelumnya. Jika dulu nilai pabean barang yang melebihi dari ketentuan yang dibebaskan akan dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas kelebihannya, sekarang atas barang kiriman yang nilai pabeannya melebihi ketentuan yang dibebaskan (FOB $100), seluruhnya akan dikenakan Bea Masuk dan PDRI.

Hehe...lebih longgar pembebasannya, namun kalau lebih ya di bea semua

(baik tapi teges kan???).

Untuk barang kiriman berupa barang kena cukai diberikan pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI untuk setiap penerima barang per kiriman dengan jumlah paling banyak 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, atau 40gr tembakau iris/ Hasil Tembakau lainnya, dan 40ml minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA)

Kalau lebih dari 1 jenis pembebasan Bea Masuk dan Cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut. Jika jumlahnya lebih, atas kelebihan barang kena cukai tersebut dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai dengan disaksikan penyelenggara pos yang bersangkutan.

PEMERIKSAAN PABEAN SIMPEL DENGAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENERAPAN SATU TARIF BEA MASUK 7.5%

Seperti biasa Bea Cukai dengan manajemen risiko akan melakukan pemeriksaan pabean atas barang kiriman Anda.

  • Melakukan pemeriksaan fisik yang disaksikan oleh pihak Pos yang ditunjuk.
  • Nilai Pabean barang sampai dengan FOB $100, maka langsung diberikan persetujuan pengeluaran.
  • Nilai Pabean barangnya lebih dari FOB $100 pejabat Bea cukai melakukan penetapan tarif dan nilai pabean.
  • Untuk barang kiriman yang wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan, pejabat bea dan cukai melalui pihak penyelenggara Pos memberitahukan agar penerima barang menyampaikan dokumen pelengkap untuk pemenuhan kewajiban larangan dan pembatasan.
  • Nilai Pabean Barangnya lebih dari FOB $100 tetapi tidak melebihi FOB $1500, maka atas barang ini dikenakan tarif bea masuk sebesar 7.5% kecuali untuk barang kiriman berupa buku ilmu pengetahuan mendapatkan pembebasan bea masuk.
  • Pejabat Bea Cukai akan mengeluarkan dokumen Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/ atau Pajak (SPPBMCP) yang merupakan dasar pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta merupakan persetujuan pengeluaran barang. Disini pihak Pos yang membayar bea masuk dan pajak impornya yang terutang, dan Anda yang membayar ke pihak Pos nya termasuk biaya handling dan packing ulang serta biaya lainnya yang dikenakan pihak Pos.
  • Jika penetapan tarif yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai menyebabkan nilai pabean barang kiriman menjadi lebih dari $1500, Bea Cukai melalui penyelenggara Pos memberitahukan Anda agar menyampaikan PIBK dalam hal penerima barang bukan merupakan badan usaha atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) apabila penerima barang merupakan badan usaha (bukan perseorangan).

 

PENGAJUAN KEBERATAN

Penerima Barang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai dengan dilampiri data dan/ atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.

Sekarang sudah banyak aplikasi untuk gadget/ Hp android yang dapat menghitung berapa besar pungutan yang harus dibayar atas barang kiriman Anda, sehingga Anda tidak perlu membayar jika ada pungutan lain selain yang telah ditentukan karena sekarang ini Instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah transparan dan semakin baik.

 

[Djoko Bagus Eddy Wijono, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai IV]




   Hak Cipta KPPBC TMP B Bandar Lampung @ 2016
Jl. Yos Sudarso Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung 35241