Jalan Yos Sudarso, Pelabuhan Panjang – Bandar Lampung 35241

Aturan Baru Impor Barang Kiriman

 

Sejak 30 Januari 2020, batas pembebasan Bea Masuk untuk Barang Kiriman berubah dari yang sebelumnya USD 75 menjadi USD 3.

 

Ini artinya, setiap barang yang Anda beli dari luar negeri dengan nilai pabean di atas USD 3 atau setara Rp 45.000 dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.010/2019.

Peraturan Barang Kiriman selengkapnya »

Apa yang baru dalam Peraturan nomor 199/PMK.010/2019?

Perubahan paling signifikan adalah terkait De Minimis Threshold yaitu batas pembebasan Bea Masuk atas barang kiriman yang sebelumnya adalah FOB USD 75 berubah menjadi FOB USD 3.

Perubahan lainnya yaitu pengenaan tarif PPN sebesar 10% atas semua barang kiriman tanpa nilai minimal. Sementara, PPh tidak lagi dipungut dengan pertimbangan bahwa impor barang kiriman pada umumnya merupakan barang konsumsi akhir (kecuali untuk produk tas, sepatu, dan tekstil tetap dikenakan PPh).

Secara lebih rinci, berikut tarif pungutan Bea Masuk dan PDRI atas impor barang kiriman:

FOB s.d. USD 3

  • Bea Masuk Bebas
  • PPN 10%

FOB lebih dari USD 3 s.d. USD 1.500

  • Bea Masuk 7,5%
  • PPN 10%

FOB lebih dari USD 1.500

  • Berlaku tarif Bea Masuk MFN (Most Favorable Nation) atau tarif sesuai HS Code dengan penyelesaian impor menggunakan dokumen PIB/PIBK.

Mengapa USD 3?

Berdasarkan data impor barang kiriman, nilai impor yang sering di-declare dalam pemberitahuan impor barang kiriman (CN/Consignment Note) adalah USD 3.8 per CN.

Latar Belakang Penurunan

Teknologi memudahkan cara berbelanja barang dari luar negeri. Volume impor barang kiriman selama 2019 meningkat pesat menggambarkan peningkatan minat masyarakat atas produk-produk luar negeri. Peningkatan ini menjadi tantangan Bea Cukai, yang senantiasa mengawasi masuknya barang impor untuk melindungi masyarakat, juga melayani urusan pabean masyarakat secara berkualitas.

Selama 2019, terdapat 49,69 juta paket dari luar negeri. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2018 yaitu 19,57 juta paket dari luar negeri. Masyarakat sering membeli online dari luar negeri berupa tas, sepatu, atau produk tekstil. Akibatnya, banyak industri dalam negeri yang memproduksi komoditas tersebut gulung tikar.

Perlu diketahui bahwa perubahan aturan ini sebagai langkah perlindungan industri dalam negeri, dan bukan sekadar meningkatkan penerimaan negara. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan melindungi IKM, menciptakan level playing field, meningkatkan jumlah barang kiriman impor e-commerce, serta melindungi produsen dalam negeri khususnya dari golongan usaha kecil dan menengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *