Jalan Yos Sudarso, Pelabuhan Panjang – Bandar Lampung 35241
(+62-821) 8308 9999

Bea Cukai Bersama Pemda Untuk Kemajuan Provinsi Lampung

Berita Pemprov Lampung ➜

Kamis, 13 Februari 2020, bertempat di Aula Rapat Besar Kantor Bea Cukai Bandar Lampung dilaksanakan kegiatan Sosialisasi DBH CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat sinergi antara bea cukai dan pemerintah daerah guna menekan dan memberantas peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Sosialisasi ini juga mengingatkan pemerintah daerah terkait penilaian kinerja atas penggunaan DBH CHT sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.07/2019 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 07/PMK.07/2020.

Sambutan diawali oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Yusmariza menyampaikan Bea Cukai sebagai Community Protector harus melindungi masyarakat dari peredaran BKC ilegal khususnya Hasil Tembakau (HT). Untuk mendukung misi tersebut, Bea Cukai dan Pemerintah Daerah diharapkan mampu bersinergi dalam pemberantasan BKC ilegal. Sinergi ini diwujudkan dalam koordinasi dan sosialisasi ketentuan di bidang Cukai dan pemberantasan BKC Ilegal yang menggunakan alokasi DBH CHT.

Selanjutnya Kepala Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Minhairin menyampaikan bahwa dengan adanya DBH CHT pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan yang berdampak positif. Selain itu, melihat data pengalokasian dana DBH CHT tahun 2019 sebesar 7 (tujuh) miliar Rupiah diharapkan di tahun 2020 peredaran BKC ilegal di Provinsi Lampung semakin menurun serta memberikan manfaat lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai sarana pengembangan industri daerah setempat.

Melihat antusiasme pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam pembahasan alokasi DBH CHT dan juga peningkatan pengawasan BKC ilegal di daerah setempat, Bea Cukai Bandar Lampung optimis bahwa dalam tahun 2020 ini dapat meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberantas atau menekan peredaran BKC ilegal agar Provinsi Lampung yang semakin baik dan berjaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *