Jalan Yos Sudarso, Pelabuhan Panjang – Bandar Lampung 35241
(+62-821) 8308 9999

Sinergi Operasi Patroli Laut Bersama Bea Cukai, KSOP Kelas I Panjang, dan Dit. Polairud Polda Lampung

 

Bandar Lampung (09/06/2021) – Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Bea Cukai Bandar Lampung, Dit. Polairud Polda Lampung dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Provinsi Lampung (KPLP) laksanakan apel pada tanggal 08 Juni 2021 di dermaga B pelabuhan Panjang dalam rangka pembukaan dan pelepasan para awak kapal yang akan melaksanakan Sinergi Operasi Patroli Laut.

Apel tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, Direktur Ditpolairud Polda Lampung, Kepala Seksi Keselamatan Berlayar KSOP Panjang serta jajaran dari masing-masing Instansi terkait.

Sinergi Operasi Patroli Laut ini dilakukan dalam rangka melindungi dan mengamankan wilayah perairan Indonesia dari tindakan penyelundupan, kejahatan transnasional dan tindakan pidana lain yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kepolisian Republik Indonesia – Kementerian Perhubungan melakukan perjanjian kerja sama dengan melaksanakan kegiatan Sinergi Operasi Patroli Laut dengan konsep “unity of effort”. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung bersama Dit. Polairud Polda Lampung dan KSOP Kelas I Panjang melakukan Sinergi Operasi Patroli Laut dengan fokus operasi di perairan Provinsi Lampung dan sekitarnya sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut.

Kegiatan sinergi operasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memberantas penyelundupan barang-barang illegal, memberantas peredaran NPP, melindungi perairan dari pencemaran lingkungan, dan meningkatkan pengawasan dalam mengamankan wilayah perairan laut. Dalam pelaksanaan sinergi operasi tersebut diturunkan armada Kapal BC 8004 dari PSO Tanjung Priok, Kapal BC 15013 dari KPPBC TMP B Bandar Lampung, Kapal Perkutut 3005, Kapal Gagak  dan Kapal C2 XXV-2007 dari Ditpolairud POLDA Lampung. Patroli dilaksanakan menggunakan skema penyelarasan dengan patroli masing-masing instansi yang sedang berjalan.

Pada apel ini, Kunto Prasti Trenggono selaku pengambil apel menyampaikan bahwa “Pelanggaran hukum di laut meliputi banyak sekali aspek, sehingga kadang kala memerlukan penanganan yang sinergi karena adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing penegak hukum” .

Kegiatan koordinasi yang baik ini diharapkan dapat dilakukan secara konsisten dan dapat meningkatkan sinergitas antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Instansi terkait sehingga peran aparat negara dalam dalam melindungi dan mengamankan wilayah perairan Indonesia selalu terwujud dengan upaya penjagaan perbatasan laut secara fiskal dan penegakan hukum serta keamanan dilaut yang memiliki tujuan untuk melindungi kekayaan dan hak negara dari tindakan penyelundupan yang dapat merugikan negara. Dengan mengedepankan konsep unity of effort, sinergi antar instansi dapat terjalin erat tanpa adanya tumpang tindih kewenangan dalam rangka penegakan hukum di laut dengan tetap mengedepankan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai Undang-Undang yang berlaku.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *