FAQ

Pertanyaan Umum

 

 

 

1

Apa dasar hukum tata laksana di bidang impor?

  • Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006;
  • Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-09/BC/2019.

2

Apakah barang impor yang sudah dinyatakan sebagai Barang yang Tidak Dikuasai masih dapat diambil oleh pemiliknya? Jika ya, biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk dapat menyelesaikannya?

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.04/2011, pemilik diberi kesempatan untuk menyelesaikan barang impor yang dinyatakan sebagai Barang Tidak Dikuasai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.

Biayanya meliputi:

  • Bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang atas impor barang dimaksud, dan
  • Sewa penyimpanan selama barang tersebut ditimbun di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.

3

Apakah impor barang berupa Equipment Shooting Film dapat diberikan fasilitas impor sementara? Jika ya, bagaimana isi surat permohonan untuk mendapatkan fasilitas impor sementara tersebut dan apa saja syaratnya?

Barang tersebut dapat diberikan fasilitas impor sementara, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara. Untuk mendapatkan izin impor sementara, pemohon harus mengajukan surat permohonan yang minimal memuat:

  • Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai pabean barang impor sementara;
  • Pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara;
  • Tujuan penggunaan barang impor sementara; dan
  • Jangka waktu impor sementara.

Lampiran permohonan tersebut paling sedikit harus memuat:

  • Dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali; dan
  • Dokumen identitas pemohon seperti NPWP, surat izin usaha, dan API/API-T.

4

Apa itu kepabeanan?

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

5

Apakah saya harus memberitahukan jumlah uang yang saya bawa ke Indonesia?

Jika Anda membawa masuk mata uang Rupiah dan/atau mata uang lain senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) atau lebih termasuk dalam bentuk instrumen keuangan seperti cek, giro, dan cek perjalanan, Anda wajib memberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai.

6

Apakah saya boleh membawa masuk binatang dari luar negeri ke Indonesia, seperti kucing, anjing, burung, atau ikan?

Boleh, selama Anda sudah mendapat izin masuk dari pihak Karantina.

7

Di mana kantor Bea Cukai terdekat di Provinsi Lampung?

Langsung saja ke Pelabuhan Panjang di Jalan Yos Sudarso, Bandar Lampung, atau Anda dapat menghubungi kami.

8

Buku jenis apa saja yang diberikan pembebasan bea masuk?

 

Jenis buku yang diberikan pembebasan Bea Masuk yaitu:

  • buku ilmu pengetahuan dan teknologi;
  • buku pelajaran umum;
  • kitab suci;
  • buku pelajaran agama; dan
  • buku ilmu pengetahuan lainnya.

Dasar Hukum: 103/PMK.04/2007

9

Apabila perusahaan ingin menggunakan tidak dipungut PPN Pasal 4A UU No. 42 Tahun 2009, apa saja yang perlu diperhatikan?

 

Untuk tidak dipungut PPN sebagaimana diatur dlm Pasal 4A UU No. 42 Tahun 2009 harus berasal langsung dari sumbernya, tidak dilakukan proses pengolahan lebih lanjut. Apabila ada tarif PPN 0% ataupun 999 dalam profil tarif HS Code, disarankan utk berkonsultasi ke Pajak apakah barang yg akan diimpor dpt diberikan fasilitas tidak dipungut PPN.

Dasar Hukum: UU No.42 Tahun 2009

10

Apa saja yang harus dimiliki oleh Perusahaan yang bermaksud menjadi penyelenggara Kawasan Berikat?

 

  • Nomor Induk Berusaha (NIB)
  • Izin usaha perdagangan, izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industri, atau izin lain yg berkaitan dg penyelenggaraan kawasan
  • Hasil KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) sesuai aplikasi yang menunjukkan valid
  • Bukti kepemilikan atau penguasaan kawasan, tempat, atau bangunan yg mempunyai batas-batas yg jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yg akan dijadikan KB
  • Telah dikukuhkan sebagai PKP dan telah menyampaikan SPT PPh tahun pajak terakhir

Dasar Hukum: 131/PMK.04/2018

11

Apa saja Syarat Bangunan yang dapat dijadikan sebagai Kawasan Berikat?

 

  • Lokasi dapat dimasuki dari jalan umum dan dilalui kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarkut peti kemas lainnya di air
    • Batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat, atau kawasan lain; dan
    • Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi Hasil Produksi

12

Bagaimana cara mendapatkan NIB yang diterbitkan oleh OSS?

 

Untuk importir yang sudah memiliki API-U dan API-P, sepanjang API yang dimiliki telah diatur didalam lembaga OSS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus melakukan pendaftaran ke lembaga OSS untuk mendapatkan NIB yang berlaku sebagai API paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku

Dasar Hukum: PERMENDAG 75 Tahun 2018

13

Berlaku sebagai apa saja NIB yang diterbitkan OSS?

 

NIB yang diterbitkan OSS berlaku sebagai:

  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  • Angka Pengenal Importir (API); dan
  • Akses Kepabeanan.

Dasar Hukum: PP 24 Tahun 2018

14

Bagaimana ketentuan pengenaan tarif PPh Pasal 22 Impor apabila perusahaan memiliki Surat Keterangan berdasarkan PP 23 Tahun 2018?

 

Sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018, Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh diterbitkan dengan Surat Keterangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemungut Pajak tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 Impor terhadap Wajib Pajak yg melakukan transaksi impor dalam hal Wajib Pajak dapat menyerahkan fotokopi kepada Pemungut Pajak berupa :

  • Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018; atau
  • SKB PP 46 Tahun 2013 atau legalisasinya yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2018 yang berlaku hingga akhir Tahun Pajak 2018

Dasar Hukum: PP 23 Tahun 2018

15

Berapa lamakah jangka waktu izin impor sementara?

 

Jangka waktu izin impor sementara diberikan berdasarkan permohonan sesuai dengan tujuan penggunaannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara.

Dalam hal jangka waktu impor sementara yang diberikan kurang dari 3(tiga) tahun, jangka waktu izin impor sementara tersebut dapat diperpanjang lebih dari 1(satu) kali berdasarkan permohonan, sepanjang jangka waktu izin impor sementara secara keseluruhan tidak lebih dari tiga tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara.

Dasar Hukum: 142/PMK.04/2011

16

Bagaimanakah cara untuk mendapatkan ijin impor sementara?

 

Importir yang ingin mendapatkan ijin impor sementara dapat mengajukan permohohonan impor sementara dengan syarat:

  1. Surat Permohonan
  2. Copy Dokumen Identitas Perusahaan
  3. Dokumen Pelengkap Pabean
  4. Asli Surat Pernyataan akan mengekspor kembali barang impor sementara
  5. Asli Surat Pernyataan Keabsahan dokumen yang diserahkan
  6. Surat Keterangan mengenai lokasi dan penggunaan barang impor sementara
  7. Leasing Agreement/Kontrak sewa/purchase order antara supplier dengan penerima barang
  8. Surat rekomendasi dari pihan terkait di dalam negeri yang berhubungan langsung dengan importasi barang dimaksud

Dasar Hukum: 142/PMK.04/2011

17

Bagaimana cara Pengusaha TPE untuk mendapatkan NPPBKC untuk MMEA?

 

Mengajukan surat permohonan dilampiri dengan :

  • IMB dari pemerintah daerah setempat;
  • izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan; (Hinderordonnantie (HO))
  • izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan; (Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP)) 
  • izin atau rekomendasi dari instasi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • SKCK dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
  • kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
  • akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.

Dasar Hukum: 201/PMK.04/2008

18

Siapa saja yang wajib membuat NPPBKC untuk MMEA?

 

Yang wajib membuat NPPBKC untuk MMEA adalah :

  1. Pengusaha Pabrik,
  2. Importir,
  3. Penyalur, dan
  4. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol

Dasar Hukum: 201/PMK.04/2008

19

Jika dalam SKA terdapat lebih dari satu item barang, apakah kriteria origin-nya dapat ditulis satu saja untuk semua item barang?

Tidak, harus ditulis masing-masing item barang karena setiap item barang bisa jadi mempunyai kriteria origin yang berbeda-beda.

Dasar Hukum: 229/PMK .04/2017

20

Dalam rangka peningkatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan di bidang impor dan bidang ekspor, maka dilakukan penyeragaman dalam format pembuatan surat kuasa PPJK dengan memasukan substansi yang wajib dicantumkan, meliputi:

  • data identitas, alamat dan NPWP pemberi kuasa;
  • data identitas, alamat dan NPWP penerima kuasa;
  • hal yang dikuasakan, disebut secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda

Contoh : memberikan kuasa pengurusan pemberitahuan pabean yaitu, pembuatan konsep PIB/PEB, pengajuan atau pengiriman data PIB/PEB, dan sebagainya;

  • nomor surat kuasa dan waktu pemberian kuasa;
  • tempat dan tanggal penandatanganan surat kuasa, dalam hal dilakukan di luar wilayah Indonesia harus mendapatkan pengesahan/legalisasi dari instansi yang berwenang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2018 (poin 68); dan
  • tanda tangan penerima dan pemberi kuasa beserta materai.

Dasar Hukum:ND-1416/BC.02/2018

21

Langkah apa yang harus dilakukan jika Status PIB/PEB sudah reject di INSW namun didalam modul masih berstatus Completed dan tidak ditemukan datanya di CEISA?

Jika Status PIB/PEB sudah reject di INSW namun didalam modul masih berstatus Completed dan di CEISA data tdk ditemukan, maka petugas Bea Cukai yang melakukan kirim ulang Respon CEISA melalui BCare.

Dasar Hukum: Contact Center

22

Apakah pengeluaran Bahan Baku atau Bahan Penolong asal TLDPP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean) ke TLDPP ketika di retur/reject dari Kawasan Berikat membutuhkan izin Kepala Kantor?

  • Pengeluaran Bahan Baku atau Bahan Penolong asal TLDDP ke TLDDP karena retur/reject tidak memerlukan izin Kepala Kantor Pabean.
  • Pengeluaran Bahan Baku atau Bahan Penolong asal TLDDP ke TLDDP karena retur/reject dapat dilakukan dengan menyampaikan dokumen BC 4.1 dengan menambahkan keterangan “retur/reject” pada kolom uraian barang.

Dasar Hukum: ND-29/BC.03/2019

23

Untuk PPh 10% bagaimana jika penerima barang adalah anak yang belum dewasa yang belum memilik NPWP ?

Untuk Anak yang belum dewasa, dalam UU PPh penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya, sehingga bisa menggunakan NPWP orang tuanya dengan dilampirkan Kartu Keluarga (KK). Untuk definisi anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah sebagaimana UU PPh nomor 36 tahun 2008.

Dasar Hukum: UU PPh 36 Tahun 2008

24

Tahukah anda bahwa ada 6 kategori layanan yang dapat disampaikan permohonannya melalui aplikasi BCare?

  1. Layanan Pemulihan Gangguan
  2. Aplikasi CEISA ;
  3. Layanan Akun CEISA;
  4. Layanan Surat Elektronik (Email Kedinasan mail.customs.go.id);
  5. Layanan Permintaan Data CEISA;
  1. Layanan Perubahan Data CEISA.

Dasar Hukum: S-658/BC.07/2018

25

Apakah Barang Kiriman itu?

Barang Kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri.

Dasar Hukum: PMK 112/PMK.04/2018

 

26

Apakah perusahaan jasa titipan itu?

Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari kepala kantor pabean.

Dasar Hukum: PMK 112/PMK.04/2018

 

27

Saya mendapat paket kiriman dari teman saya di luar ngeri, apakah saya wajib membayar bea masuk atas barang kiriman tersebut?

  • Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 75.00 (seratus US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
  • Dalam hal nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean.

Dasar Hukum: PMK 112/PMK.04/2018

 

28

Bagaimana tatacara pengeluaran barang kiriman melalui pos atau perusahaan jasa titipan?

    • Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;
    • Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai;
    • Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT;
    • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;
    • Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi;

Dasar Hukum: PMK 112/PMK.04/2018

29

Bagaimana prosedur pengiriman barang untuk perorangan?

Prosedur pengiriman barang impor untuk perorangan dapat dilakukan melalui Pos atau Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Ketentuan mengenai impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 112/PMK.04/2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Dasar Hukum: PMK 112/PMK.04/2018

30

Bagaimana penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman melalui pos?

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman berlaku ketentuan:

  • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;
  • Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 75.00
  • Pembebasan bea masuk dimaksud diberikan untuk setiap penerima barang per 1 (satu) hari atau lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari sepanjang nilai pabean atas keseluruhan barang tidak melebihi FOB USD 75.00

Dasar Hukum: PMK 112/PMK.04/2018

31

Bagaimana cara tracking barang kiriman saya ?

32

Dapatkah secara rinci dipaparkan perihal barang kiriman ?

Secara rinci perihal BARANG KIRIMAN ATAU PAKET YANG DIKIRIM MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN (Courier Service) adalah sbb:

Barang Kiriman > 100 kg dikenakan ketentuan umum di bidang impor (impor umum) dan penyelesaiannya dilakukan dengan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang)

 

Sifat Pemeriksaan : OFFICIAL ASSESTMENT (Pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai)

Fasilitas dan Ketentuan Perpajakan

  1. Barang Kiriman yang nilainya kurang dari FOB USD 75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar) per orang per kiriman, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI), sedangkan jika lebih FOB USD 75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar) dipungut BM dan PDRI secara keseluruhan;
  2. Pembebasan bea masuk dimaksud diberikan untuk setiap penerima barang per 1 (satu) hari atau lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari sepanjang nilai pabean atas keseluruhan barang tidak melebihi FOB USD 75.00
  3. Barang Kiriman dengan nilai pabean lebih dari USD 1500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) diberitahukan dengan dokumen PIB dalam hal Penerima Barang merupakan badan usahaatau PIBK dalam hal Penerima Barang bukan merupakan badan usaha
  4. Barang kiriman sampel/hadiah/gift diperlakukan ketentuan kepabeanan, yakni ditetapkan nilai pabeannya oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan data harga pembanding, jika data harga pembanding sama dengan atau lebih rendah dari FOB USD 75.00 maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut tidak akan dikenakan BM dan PDRI, namun jika data harga pembanding lebih tinggi dari FOB USD 75.00 maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut akan dikenakan BM dan PDRI;
  5. Barang impor yang dikategorikan sebagai barang mewah (seperti tas branded, berlian dll) berdasarkan peraturan di bidang perpajakan, dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang kriteria dan besaran tarifnya telah ditentukan;
  6. Tarif BM sebesar 7.5%
  7. Tarif PPN Impor sebesar 10%
  8. Tarif PPh Pasal 22 Impor :
  9. Memiliki API -> 2,5%; Tidak Memiliki API -> 7,5%
  10. Memiliki NPWP -> 10%; Tidak Memiliki NPWP -> 20%
  11. Barang Kena Cukai (BKC) hanya diijinkan per alamat penerima barang, paling banyak :
    o 40 batang sigaret; atau
    o 10 batang cerutu; atau
    o 40 gram hasil tembakau lainnya; dan
    o 350 ml minuman mengandung etil alkohol;
    o Terhadap kelebihannya akan dimusnahkan secara langsung.

 

Penanganan oleh Pejabat Bea dan Cukai

  1. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (official assestment);
  2. Pemeriksaan fisik dilakukan secara selektif dan disaksikan oleh Petugas PJT guna :
  • menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman;
  • memastikan apakah terhadap barang kiriman terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti :
    – Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM; dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme
    jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (Special Access Scheme) ke BPOM;
    – Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor);
        – Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
        – Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
        – Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
        – Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina;
        – Produk senjata api, air softgun dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian;

    1. Untuk memastikan apakah barang impor terkena ketentuan larangan dan pembatasan (perijinan), dapat dilihat di http://eservice.insw.go.id/ menu “Lartas Information”, adapun untuk Pengecualian Lartas Barang Kiriman dapat dilihat “Aturan Pengecualian Lartas Barang Kiriman” di Peraturan ;
    2. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif (pembebanan bea masuk) dan nilai pabean serta menghitung BM dan PDRI yang wajib dilunasi atas barang kiriman;
    3. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk tertinggi jika barang lebih dari 3 jenis;
    4. Dalam rangka penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi (Notifikasi) bukti pendukung transaksi jual beli yang obyektif dan terukur kepada Penerima Barang melalui PJT, sebagai data pendukung untuk penetapan nilai barang, yaitu bukti bayar;
    5. Pemberitahuan barang kiriman diajukan oleh PJT dengan dokumen PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus);
    6. Pembayaran BM dan PDRI ke Kas Negara oleh PJT dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi dengan menggunakan SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan persetujuan pengeluaran barang (SPPB).

 

Penyelesaian Barang Kiriman

  • Pengeluaran barang kiriman hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan penerbitan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) setelah dipenuhi kewajiban pabean, yaitu :

-PJT memberitahukan secara tertulis dengan dokumen PIBK;
– Penerima Barang telah melengkapi Perijinan dari Instansi Teknis Terkait dan menyerahkan kepada PJT.

  • BM dan PDRI atas barang kiriman yang telah dibayar oleh PJT dianggap telah disetujui;
  • Penerima Barang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai pasal 2.
  • Barang kiriman yang telah berstatus SPPB akan dikirimkan oleh PJT terkait ke Penerima Barang;
  • Terhadap barang kiriman yang tidak bisa diterbitkan perijinannya oleh Instansi Terkait, Penerima Barang dapat mengirim kembali ke negara pengirim (RTO/Return To Origin/Re-ekspor) dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor dan berkoordinasi dengan PJT terkait;
  • Barang kiriman yang tidak diselesaikan oleh Penerima Barang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya akan dianggap sebagai barang yang tidak dikuasai (BCF 1.5) dan dialihkan ke Gudang TPP (Gudang Pabean)

Saudara A mendapat barang kiriman impor yang dikirim melalui sebuah PJT dengan harga barang sesuai invoice dan transfer payment sebesar USD 250, biaya pengangkutan udara sesuai Airwaybill (AWB) USD 100, Saudara A tidak memiliki API namun mempunyai NPWP.

Kurs pajak yang berlaku pada saat pembayaran

  • USD 1         = Rp 14,000
  • tarif BM     = 7.5%
  • PPN            = 10%
  • PPh             = 10%

Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang harus dibayar   

     

Saudara B mendapat barang kiriman impor yang dikirim melalui sebuah PJT dengan harga barang sesuai invoice dan transfer payment sebesar USD 70, biaya pengangkutan udara sesuai Airwaybill (AWB) USD 15, Saudara A tidak memiliki API namun mempunyai NPWP.

Kurs pajak yang berlaku pada saat pembayaran

  • USD 1      = Rp 14 000
  • tarif BM  = 7.5%
  • PPN         =  10%
  • PPh          = 10%

Pada Saudara B tidak dikenakan Bea Masuk dan PDRI karena Harga Barang/cost dibawah USD 75.

Saudara C belanja online dari Luar Negeri sebanyak tiga kali pengiriman seharga USD 20, USD 50, dan USD 100 dalam satu hari. biaya pengangkutan udara sesuai Airwaybill (AWB) USD 100, Saudara C tidak memiliki API dan tidak mempunyai NPWP.

Kurs pajak yang berlaku pada saat pembayaran

  • USD 1         = Rp 14,000
  • tarif BM      = 7.5%
  • PPN             = 10%
  • PPh             = 20%

33

Bagaimana cara mendapatkan NIK?

Di jelaskan untuk membuat NIK saat ini dalam bentuk NIB (Nomor Induk Berusaha) dan diajukan melalui situs www.oss.go.id, maka selanjutnya menyerahkan jaminan ke KPPBC TMP B Bandar Lampung dan mengajukan permohonan (buka jalur) sebagai PPJK. NIB berfungsi sebagai TDP, API dan Akses Kepabeanan.

34

Bagaimana persyaratan untuk menjadi eksportir?

Persyaratan untuk menjadi eksportir yaitu sudah memiliki NIB dan Modul PEB dengan mengajukan permohonan modul ke Kepala Kantor.

Dasar Hukum: PER 32/BC/2014 dan PER 29/BC/2016

35

Bagaimana cara melakukan ekspor terhadap barang-barang tertentu?

Untuk melakukan ekspor terhadap barang-barang tertentu dapat mengecek status larangan dan pembatasan terlebih dahulu melalui website www.insw.go.id

36

Bagaimana ketentuan pembebasan barang bawaan penumpang?

Pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap barang pribadi penumpang dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500 per orang untuk setiap kedatangan.

Dasar Hukum: PMK 203/PMK.04/2017

37

Bagaimana cara menghitung bea masuk?

Untuk memudahkan perhitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dapat mengunduh aplikasi CEISA Mobile di Play Store (khusus Android).

38

Bagaimana ketentuan barang bawaan penumpang berupa mainan?

Untuk barang bawaan penumpang berupa mainan dapat diberikan pembebasan Bea Masuk dan PDRI serta dikecualikan dari kewajiban SNI dengan ketentuan maksimal 5 buah per orang per kedatangan.

Dasar Hukum: PMK 203/PMK.04/2017

39

Apa nama alamat e-mail guna pendaftaran Portal Pengguna Jasa?

Mulai tanggal 1 Agustus 2019 perihal penggantian alamat email pendaftaran pada Portal Pengguna Jasa diajukan ke Subdit Registrasi, Direktorat Teknis Kepabeanan.

Permintaan penggantian email pendaftaran dapat dikirimkan melalui email:

registrasikepabeanan@customs.go.id.

Dasar Hukum: Contact Center

40

Apakah Kepala Kantor Pabean dapat menetapkan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB untuk melakukan pelayanan mandiri atas kegiatan operasional di Kawasan Berikat?

Penetapan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dapat diberikan berdasarkan: permohonan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB; atau kewenangan Kepala Kantor Pabean.

Dasar Hukum: 131/PMK.04/2018

41

Apa saja benefit perusahaan yang memiliki fasilitas Kawasan Berikat Mandiri?

  • Layanan 24/7
  • Tidak perlu menunggu petugas BC atas pemasukan &pengeluaran
  • Asistensi dari agen fasilitas
  • Government Trust

Dasar Hukum: PER-19/BC/2018

42

Apa saja syarat dari barang Sampel?

  • Semata-mata diperuntukkan bagi pengenalan hasil produksi atau produk baru;
  • Pengimporannya hanya 3 (tiga) barang untuk 1 (satu) jenismerk/model/type;
  • Bukan sebagai barang yang tujuannya untuk diolah lebih lanjutkecuali untuk penelitian dan pengembangan kualitas;
  • Tidak untuk dipindahtangankan, dijual atau dikonsumsi di dalam negeri.

Dasar Hukum: 140/KMK.05/1997

43

Bagaimana cara mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang sample?

Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya dengan dilampiri:

  • rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masukdan cukai beserta nilai pabeannya;
  • rekomendasi dari departemen teknis terkait

Dasar Hukum: 140/KMK.05/1997

44

Kenapa Bea masuk, denda administrasi dan bunga dibulatkan keatas?

Karena sesuai dengan Undang-undang Kepabeanan 17 Tahun 2006 Pasal 36 yang berbunyi “Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah”

Dasar Hukum: UU No 17 Tahun 2006

45

Apakah syarat menjadi Kawasan Berikat Mandiri?

  • Memiliki Profil Resiko Layanan Rendah IT Inventory
  • Subsistem dari Sistem Akuntansi Perusahaan
  • Memiliki KSWP yang Valid
  • Memiliki Sertifikat AEO dan/atau Sertifikasi Lain
  • Volume kegiatan yang tinggi dan memerlukan layanan DJBC 24 x 7
  • Pertimbangan lain Oleh Ka KPPBC berdasarkan manajemen Resiko

Dasar Hukum: PER-19/BC/2018

46

Bagaimana ketentuan mengenai Nilai barang kiriman maupun penerima barang kiriman, pengecualian atas API dan Registrasi Kepabeanan untuk kegiatan impor?

Impor barang kiriman dengan nilai di atas FOB USD 1.500,- (United States Dollar seribu lima ratus) tidak mempersyaratkan Angka Pengenal Impor dan Registrasi Kepabeanan

Dasar Hukum: ND-1038/BC.02/2018

47

Bagaimana cara penetapan jalur pengeluaran barang Impor?

  • profil atas Operator Ekonomi;
  • profil komoditi;
  • pemberitahuan pabean;
  • metode acak; dan/atau
  • informasi intelijen.

Dasar Hukum: PER-15/BC/2019

48

Apa saja syarat untuk melakukan pengeluaran barang impor dari PLB yang diterbitkan SPTNP dan/atau SPPJ nya?

  1. memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan
  2. importir melunasi kekurangan Bea Masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
  3. importir menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, PDRI dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal diajukan keberatan; atau
  4. importir melakukan penyesuaian jaminan dalam hal mendapatkan penundaan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI

Dasar Hukum: PER-15/BC/2019

49

Bagaimana ketentuan deminimus dari USD 75/hari berubah menjadi USD 3/penerima/kiriman?

FOB maksimal USD 3 mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan pph pasal 22 impor namun hanya terkena PPN impor 10% dan PPnBM (jika ada)

Dasar Hukum: 199/PMK .010/2019

50

Bagaimana ketentuan apabila terdapat lebih dari satu jenis barang dalam satu pemberitahuan pabean impor, besaran biaya transportasi dan asuransi untuk tiap-tiap jenis barang ditentukan?

Sesuai Pmk 160/PMK.04/2010, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang dalam satu pemberitahuan pabean impor, besaran biaya transportasi dan asuransi untuk tiap-tiap jenis barang ditentukan dengan cara sebagai berikut:

  • Poin 1 : Perbandingan antara berat atau volume barang dimaksud dengan berat atau volume keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan; atau
  • Poin 2 : Jika poin 1 tidak dapat dilakukan, maka ditentukan berdasarkan perbandingan antara harga barang dimaksud dengan harga keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan.

Dasar Hukum: 199/PMK .010/2019