1

Apakah BTKI 2022 dapat dilihat secara online?

BTKI 2022 dapat dilihat dalam website DJBC melalui https://www.beacukai.go.id/arsip/lan/BTKI-2022.html 

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

2

Bagaimana dapat memperoleh softcopy BTKI 2022?

Softcopy BTKI 2022 telah tersedia berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 yang memuat Sistem Klasifikasi Barang 2022 dan pembebanan tarif MFN yang dapat download di www.jdih.kemenkeu.go.id. Informasi terkait nomenklatur pos tarif BTKI 2022 juga dapat diakses melalui www.insw.go.id atau www.intr.go.id.

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

3

Apa yang terjadi jika modul kepabeanan tidak dilakukan update?

Mulai 1 April 2022 pemberitahuan pabean yang belum di-update dan tidak menggunakan pos tarif sesuai BTKI 2022 akan di-reject (ditolak) oleh sistem kepabeanan.

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

4

Apakah modul kepabeanan ekspor dan impor harus dilakukan updating?

Modul ekspor/ impor/ KITE/ TPB BC2.3/ PP-SAD/ PPFTZ03 harus diupdate sebelum 1 April 2022. Update patch modul terkait pemberlakuan BTKI 2022 dapat di download melalui web address sbb : https://www.beacukai.go.id/arsip/pop/update-patchmodul-pib-6-0-13.html 

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

5

Apakah perlu dilakukan perubahan dokumen perijinan lartas (larangan dan pembatasan), misalnya: SPI, PI, SKI, NPB, dll, yang sudah terbit mengacu pada HS Code BTKI 2017 disesuaikan kembali menggunakan HS Code BTKI 2022?

  1. Sesuai kesepakatan antar Kementerian dan Lembaga yang menerbitkan dokumen perijinan : Perijinan lartas Ekspor dan Impor yang diterbitkan sebelum 1 April 2022 yang belum dilakukan penyesuaian Pos Tarif/HS sesuai dengan BTKI 2022 dinyatakan tetap berlaku, namun atas dokumen perijinan tersebut tetap dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian Pos Tarif.
  2. Perijinan lartas Ekspor dan Impor yang diterbitkan setelah 1 April 2022 harus sudah menggunakan Pos Tarif/HS sesuai BTKI 2022.

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

6

Apakah pemberlakuan BTKI 2022 berdampak pada penelitian Sertifikat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin(CoO) yang terbit sebelum tanggal 1 April 2022 dan/atau tidak mencantumkan HS 2022?

  1. Penelitian SKA dilakukan berdasarkan PMK yang mengatur mengenai Tata cara pengenaan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional, Operational Certification Procedures dan Rules Of Origin dari Agreement terkait.
  2. Kode HS di dalam SKA bersifat sebagai referensi dan selanjutnya pengenaan tarif dan penelitian kriteria asal barang dilakukan berdasarkan klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

7

Dengan adanya BTKI 2022, apakah ada barang yang tadinya tidak terkena lartas, kemudian menjadi terkena lartas?

Sepanjang Peraturan yang menjadi dasar pemberlakuan lartas tidak mengalami perubahan, maka tidak terdapat perubahan kebijakan atas barang yang terkena/tidak terkena lartas, namun atas dokumen perijinan yang belum disesuaikan dimungkinkan dilakukan penelitian melalui Analyzing Point.

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

8

Kapan pemberitahuan pabean harus menggunakan struktur klasifikasi sesuai BTKI 2022?

BTKI 2022 berlaku terhadap impor/ekspor yang dokumen pemberitahuan pabeannya mendapatka nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean mulai tanggal 1 April 2022.

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

9

Apa saja yang berubah pada BTKI 2022?

Perubahan pada BTKI 2022 diantaranya meliputi :

  1. Perubahan struktur klasifikasi, a.l.:
  2. Penambahan Pos/Subpos
  3. Penghilangan/ Penggabungan Pos/Subpos
  4. Revisi Uraian/Redaksi
  5. Perubahan Catatan Bagian, Catatan Bab dan Catatan Subpos.
  6. Contoh komoditi yang mengalami perubahan/penambahan diantaranya : rokok elektrik, serangga, kayu konifera, kertas rokok, electronic waste, komponen kendaraan listrik, industri kapal, dan banyak perubahan lainnya.

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

10

Apa saja Dampak Perubahan BTKI?

Mengingat sistem klasifikasi barang digunakan untuk berbagai keperluan tarif dan non tarif di  Indonesia, maka perubahan BTKI berdampak terhadap hal-hal yang mengacu pada pos tarif di BTKI antara lain sebagai berikut :

  1. Bea Masuk Umum/Most Favoured Nation (MFN),
  2. Bea Masuk Free Trade Agreement (FTA),
  3. Bea Keluar,
  4. BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) dan BMTP (Bea Masuk Tindak Pengaman),
  5. Pajak Dalam Rangka Impor (PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22),
  6. Dokumen perijinan dalam rangka larangan dan/atau pembatasan impor/ekspor.

             Selain itu perubahan BTKI juga berdampak pada :

  1. Penyesuaian modul PIB, PEB dan pemberitahuan pabean terkait lainnya.
  2. Aturan lartas pada Kementerian dan Lembaga.
  3. Penyesuaian IT Inventory atau aplikasi sejenis di perusahaan.

      Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

11

Kapan kode HS sesuai BTKI 2022 mulai digunakan di Indonesia?

Mulai 1 April 2022, klasifikasi barang yang diekspor dan diimpor harus sesuai dengan Pos Tarif/HS yang terdapat dalam Sistem Klasifikasi Barang Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam PMK 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Bea Masuk Atas Barang Impor.

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

12

Untuk penelitian Analyzing Point, bagaimana jika perijinan yang dilampirkan masih menggunakan HS 2017? Apakah masih berlaku ijin tersebut, dan bagaimana cara melakukan penelitiannya?

Sesuai hasil rapat yang diselenggarakan LNSW pada tanggal 25 Maret 2022 dan dihadiri K/L terkait, diputuskan bahwa perijinan yang sudah terbit sebelum 1 April 2022, tetap berlaku sampai dengan masa perijinan tersebut habis. Penelitiannya dengan memperhatikan uraian barang dalam dokumen pabean, dibandingkan dengan ketentuan perijinannya.

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

13

Bagaimana menelusuri perubahan HS BTKI 2017 ke HS BTKI 2022?

Untuk menelusuri perubahan kode HS BTKI 2022 dapat mengunjungi website INSW      melalui https://www.insw.go.id/korelasi-btki dimana setelah melakukan input kode HS BTKI 2017  akan keluar referensi berupa kemungkinan HS BTKI 2022Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

14

Apa yang dimaksud dengan Supplementary Explanatory Notes?

Supplementary Explanatory Notes atau Catatan Penjelasan Tambahan adalah referensi yang    memuat deskripsi, spesifikasi dan penjelasan teknis barang yang termasuk dalam subpos AHTN (8   digit) tertentu yang disusun oleh TSWGC

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

15

Bagaimana mendapatkan PMK tentang FTA, Pajak dan peraturan lainnya yang terkait dengan BTKI 2022?

Peraturan dan referensi lainnya terkait perubahan BTKI 2022 dapat ditelusuri / download di http://jdih.kemenkeu.go.id/ dan/atau http://peraturan.beacukai.go.id/

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

16

Bagaimana proses penyusunan BTKI?

  1. Struktur BTKI disusun berdasarkan HS dan AHTN, dimana Indonesia terlibat dalam proses pembahasan HS dan AHTN.
  2. Penyusunan pos tarif yang ada di BTKI melibatkan DJBC, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, dan seluruh instansi terkait di Indonesia, diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan POM dan instansi lainnya.
  3. Besaran tarif bea masuk dan pos tarif yang ada dalam BTKI ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan disusun berdasarkan masukan dari Kementerian dan Instansi terkait.

  Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

17

Mengapa harus memberlakukan BTKI 2022?

  1. Harmonized System(HS) secara periodik diamandemen oleh World Customs Organization (WCO) untuk menyesuaikan dengan perubahan pola perdagangan dan situasi dunia terkini. Perubahan HS oleh WCO tersebut berdampak pada AHTN.
  2. Indonesia selaku contracting party dari Konvensi HS sekaligus anggota ASEAN harus memberlakukan HS 2022 dan AHTN 2022 melalui BTKI 2022.

 Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

18

Apa yang dimaksud dengan AHTN atau ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE?

  1. Adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam di ASEAN berupa penomoran kelompok barang sampai tingkat 8 (delapan) digit di seluruh negara anggota ASEAN berdasarkan Protocol Governing The Implementation ofAHTN
  2. AHTN dibahas dalam forum Technical Subworking Group on Classification(TSWGC) dan disusun berdasarkan kepentingan masing-masing negara ASEAN.  

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

19

Apa yang dimaksud dengan HS atau HARMONIZED SYSTEM (HS)?

  1. Harmonized System(HS) adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia berdasarkan International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System (konvensi HS) dan digunakan untuk keperluan tarif, statistik, rules of origin, pengawasan komoditi impor/ekspor dan keperluan lainnya.
  2. HS terdiri dari penomoran kelompok barang sampai tingkat 6 (enam) digit, KUMHS, Catatan Bagian, Catatan Bab dan Catatan Subpos yang mengatur ketentuan pengklasifikasian barang.

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

20

Apa yang dimaksud dengan BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA (BTKI)?

  1. BTKI adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, meliputi Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized System(KUMHS), Catatan, dan Struktur Klasifikasi Barang yang disusun berdasarkan Harmonized System (HS) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN).
  2. Penyebutan BTKI 2022 selanjutnya merujuk pada sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia mulai 1 April 2022.

Dasar Hukum: PMK 26/PMK.010/2022

21

Bagaimana cara mengetahui besaran pembebanan Bea Masuk, PPN, PPNBM, PPh, Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) terhadap suatu barang?

  1. besaran pembebanan bea masuk, PPN, PPNBM, PPh, dan BMTP dapat dilihat dengan melakukan pengecekan melalui website Intrade INSW pada laman intr.insw.go.id
  2. kemudian pada laman website Inatrade INSW pilih menu Indonesia NTR submenu HS Code Information
  3. lalu isikan kolom keywords dengan deskripsi singkat barang (misal: keramik, mobil, mesin) apabila menggunakan parameter Description atau isikan kolom keywords dengan Kode HS apabila menggunakan parameter HS Code, lalu klik SEARCH
  4. Buka daftar HS Code yang muncul untuk melihat detail penjelasan terhadap barang dengan HS code tersebut
  5. Untuk mengetahui besaran pembebanan Bea Masuk, PPN, PPNBM, PPh, Bea Masuk Anti         Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) dapat dilihat pada tabel MFN (Most Favoured Nation)
  6. Apabila PPN, PPnBM, PPh, BMAD dan BMTP tarifnya bernilai 999 maka tarif PPN, PPnBM, PPh, BMAD dan BMTP barang tersebut bernilai tertentu yang dirinci dalam regulasi/peraturan terkait tarif PPN, PPnBM, PPh, BMAD dan BMTP. Untuk melihat detail nilai tertentu tersebut dapat dilihat pada peraturan di penjelasan PPN, PPnBM, PPh, BMAD dan BMTP tersebut.

Dasar Hukum: Inatrade INSW

22

Bagaimana atas impor buku ilmu pengetahuan?

  1. Sesuai PMK 103/PMK.04/2007 Pasal 2 Buku yang mendapatkan pembebasan dikecualikan terhadap buku yang diimpor dengan menggunakan bahasa Indonesia;
  2. Buku yang mendapatkan pembebasan adalah:
  3. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi;
  4. Buku pelajaran umum;
  5. Kitab suci
  6. Buku Buku pelajaran agama; dan
  7. Buku ilmu pengetahuan lainnya.
  8. Sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) untuk komoditi buku cetakan, buku ilmu pengetahuan, buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama diklasifikasikan dalam Pos 49.01 dengan tarif bea masuk 0% (nol persen) dan PPN 10% (sepuluh persen), sehingga atas impor barang ter sebut tidak diperlukan keputusan pembebasan bea masuk, namun dalam importasinya harus tetap memperhatikan ketentuan larangan dan pembatasan;
  9. Terkait dengan ketentuan perpajakan dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak Setempat Atau call Center Pajak;
  10. Tidak perlu diajukan permohonan

Dasar Hukum: UU No. 10 tahun 1995 Jo UU. No 17 tahun 2006
PMK 103/PMK.04/2007
SE-16/BC/2013

23

Bagaimana mengecek suatu HS terkena larangan dan pembatasan atau tidak?

  1. Sarankan pengguna jasa untuk cek secara mandiri di Submenu Lartas Impor/Ekspor Description di INTR (eservice.insw.go.id)
  2. Cek ulang di menu profil komoditi pada aplikasi CEISA Impor

Dasar Hukum: Direktorat Teknis Kepabeanan

24

Bagaimana cara mencari pos tarif selain menggunakan mekanisme PKSI?

  1. Dapat menggunakan tools berupa Buku Tarif Kepabeanan Indonesia dengan berpedoman kepada Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS), Catatan Bagian, Catatan Bab, Catatan Subpos dan Uraian Barang.
  2. Petugas layanan diimbau untuk tidak memberi rekomendasi / arahan yang bersifat resmi, berikan masukan terkait karakteristik barang untuk melakukan pengecekan secara mandiri di INTR (eservice.insw.go.id)

 Dasar Hukum: Direktorat Teknis Kepabeanan

25

Komoditi X termasuk pos tarif berapa?

  1. Pengguna jasa dapat menetapkan sendiri pos tarif atas barang yang akan diimpor atau ekspor secara self assesment.
  2. Jika kesulitan dalam melakukan penetapan, sarankan ahli kepabeanan menentukan Pos Tarif barang impor secara mandiri sehubungan dengan ketentuan pengajuan PIB dengan asas Self Assessment, terlebih mereka telah dibekali bagaimana menentukan HS. Hal ini untuk menghindari bias antara informasi yang kita sampaikan dengan penetapan pejabat PFPD di lapangan.
  3. Untuk barang-barang yang berpotensi menimbulkan dispute atau barang-barang yang bersifat advance,dapat disarankan untuk mengajukan permohonan PKSI dengan menyerahkan dokumen berupa data teknis bersamaan dengan permohonan (PMK Nomor 194/PMK.04/2016)
  4. Apabila menemui kesulitan lainnya, dapat menggunakan jasa layanan BPIB sebagai referensi.

Dasar Hukum: UU No. 10 tahun 1995 Jo UU. No 17 tahun 2006