1

Siapa saja yang wajib membuat NPPBKC untuk MMEA?

Yang wajib membuat NPPBKC untuk MMEA adalah :

a. pengusaha pabrik;
b. pengusaha tempat penyimpanan;
c. importir barang kena cukai;
d. penyalur; dan/atau
e. pengusaha tempat penjualan eceran (MMEA),

Dasar Hukum: 71/PMK.04/2018

2

Bagaimana cara Pengusaha TPE untuk mendapatkan NPPBKC untuk MMEA?

NPPBKC diurus melalui online single submission atau OSS dengan harus dapat dipastikan bahwa pengusaha TPE :

  • Memiliki izin usaha dari instansi terkait. Contoh, pabrik minuman beralkohol yang wajib mengantongi izin usaha industri (IUI) dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas rekomendasi Direktur Jenderal Industri Agro Kementerin Perindustrian.
  • Mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor pokok pengusaha barang kena cukai dengan turut melampirkan berita acara pemeriksaan tempat usaha oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai. Sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC, Anda harus mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi usaha kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai terkait dengan melampiri gambar denah yang mengambarkan situasi dan lokasi bangunan.
  • Menyampaikan data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai.
  • Menyerahkan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan Anda tidak keberatan bila NPPBKC nya dicabut atau dibekukan karena nama pabrik atau kegiatan usaha lainnya sama dengan nama pabrik atau kegiatan usaha yang telah lebih dulu mendapat NPPBKC. Serta menyatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan pekerja di lokasi usaha barang kena cukai.

Dasar Hukum: No. 71/PMK.04/2018

3

Bagaimana Proses pembuatan izin NPPBKC HT?

Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik atau importir terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor bea cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

Permohonan paling sedikit dilampiri:
• Salinan izin usaha industri atau tanda daftar industry.
• Gambar denah lokasi bangunan atau tempat usaha.
• Salinan atau fotokopi IMB.
• Salinan atau fotokopi izin yang diterbitkan pemerintah daerah setempat berdasarkan UU mengenai gangguan (HO).

Dasar Hukum: PMK nomor 66/PMK.04/2018

4

Apakah ada pengusaha Barang Kena Cukai yang tidak perlu memiliki NPPBKC? Bagaimana kriteria usaha yang dikecualikan dari kewajiban kepemilikan NPPBKC?

Kewajiban memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan kepada:

1. Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila:

  • dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau; dan/atau
  • pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau yang sejenis dengan itu;

2. Orang yang membuat minuman mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, dalam hal:

  • dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau; dan/atau
  • pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau yang sejenis dengan itu;

3. Orang yang membuat etil alkohol, dalam hal:

  • dibuat oleh rakyat di Indonesia;
  • pembuatannya dilakukan secara sederhana yang produksinya tidak melebihi 30 (tiga puluh) liter per hari; dan
  • semata-mata untuk mata pencaharian;

 4. Orang yang mengimpor barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai;

 5. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang jumlah penjualannya paling banyak 30 (tiga puluh) liter per hari; dan

 6. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman mengandung etil alkohol dengan kadar paling tinggi 5% (lima persen) .

 

Dasar Hukum: PMK nomor 66/PMK.04/2018